Sejarah Tunjangan Hari Raya di Indonesia yang Selalu Dinanti – Radio Pemuda FM – Radio Online Anak Muda Indonesia
Berita

Sejarah Tunjangan Hari Raya di Indonesia yang Selalu Dinanti2 min read

Wednesday, 5 May 2021 | 15:19 WIB 2 min read

author:

Sejarah Tunjangan Hari Raya di Indonesia yang Selalu Dinanti2 min read

Reading Time: 2 minutes

PEMUDAFM.COM, Radio Online Indonesia – Saat Ramadhan yang paling dinanti Idul Fitri adalah adanya Tunjangan Hari Raya atau THR yang ditunggu tunggu oleh para pekerja dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai swasta mengingat kebutuham menjelang hari raya sangatlah banyak. Seperti ongkos mudik, salam tempel untuk saudara, pakaian baru, dan lain-lain.

Ternyata dibalik adanya pembayaran THR ada proses sejarah yang cukup panjang. THR pertama kali muncul di era Orde Lama, tepatnya pada masa kabinet Soekiman Wirjosandjojo yang dilantik pada April 1951. Ini merupakan salah satu program kerja kabinet Soekiman yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan Pamong Pradja.

Pamong praja sendiri merupakan sebutan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di era awal kemerdekaan yang terdiri dari priyai, menak, kaum ningrat, TNI, dan sekelasnya. Saat itu, Soekiman yang seorang nasionalis berhaluan Islam dari Partai Masyumi, meluncurkan program THR bagi para pamong praja.

Pemberian tunjangan ini ternyata salah satu strategi politik agar para PNS mendukung kabinet Soekiman. Saat itu THR lebaran yang diberikan adalah sebesar Rp125 hingga Rp200. Akhirnya pada tahun 1954, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1954 tentang Pemberian Persekot Hari Raja kepada Pegawai Negeri. Pada awalnya THR PNS berbentuk persekot atau pinjaman di muka, di mana nantinya harus dikembalikan lewat pemotongan gaji.

Selain uang THR, kala itu juga diberikan paket berupa sembako, kebiasaan yang belakangan rupanya banyak ditiru dan jadi tradisi perusahaan di Indonesia. Namun saat itu hanya pegawai di kabinet yang dipimpin oleh Soekiman saja yang saat itu mendapat tunjangan bulanan maupun tahunan.

Hal ini rupanya ditentang keras oleh kaum buruh, terutama organisasi buruh yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurut para buruh, THR yang hanya diberikan kepada pamong praja sebagai tindakan tidak adil, padahal mereka sama-sama berstatus pekerja.

Tuntutan tersebut akhirnya dipenuhi. Pemerintah mulai membuat kebijakan agar buruh dapat memperoleh THR. Tapi, skema THR untuk buruh berbentuk pinjaman yang nantinya harus mereka kembalikan lagi. Kebijakan tersebut tetap mendapatkan protes. Karena buruh ingin THR yang diberikan kepada mereka sama dengan PNS.

Angin segar muncul ketika Ahem Erningpradja diangkat sebagai Menteri Perburuhan. Beliau menerbitkan Peraturan Menteri Perburuhan no.1/1961 yang menerangkan bahwa THR menjadi hak ekonomi bagi buruh swasta.

Pemerintah akhirnya mengeluarkan aturan bahwa pekerja dari segala kalangan, termasuk buruh yang telah bekerja minimal tiga bulan kerja bisa mendapat THR setara satu bulan gaji. Hanya saja, pemberiannya belum bersifat wajib.

Baru sekitar 1994, pemerintah melunak. Mereka akhirnya mewajibkan semua perusahaan untuk memberi THR kepada pekerja yang telah bekerja minimal tiga bulan kerja. Kebijakan itulah yang kemudian menjadi cikal-bakal kebijakan THR hingga saat ini.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start a Conversation

Hi! Click one of our member below to chat on Whatsapp